Pengajuan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah serta melakukan pengawasan yang intensif atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah.

Ikut serta dalam pembahasan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi derah, serta aktif dalam pengawasan terhadap implementasinya,

Pemberian pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan pajak dan penerimaan daerah.

Membantu menyuarakan aspirasi rakyat dari tingkat daerah ke tingkat nasional, sehingga bisa tersusun program legislasi nasional yang nantinya akan menghasilkan sebuah kebijakan, yang dirasakan oleh masyarakat daerah.